Keterlibatan Wali Kota Manado Kasus Dana Hibah Banjir, Kejagung Siap Usut Keterlibatan Wali Kota Manado Kasus Dana Hibah Banjir, Kejagung Siap Usut - Kabar Korupsi - Berita Aktual, Tajam & Terpercaya -->

Iklan

Keterlibatan Wali Kota Manado Kasus Dana Hibah Banjir, Kejagung Siap Usut

KabarKorupsi.Com
Rabu, 26 Juni 2019, 22.03 WITA Last Updated 2019-11-02T10:17:37Z
Gedung Kejaksaan Agung RI. 

JAKARTA, KabarKorupsi.Com - Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal menetapkan Wali Kota Manado Godbless Sofcar Vicky Lumentut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah penanggulangan banjir di Kota Manado pada 2014.

Penetapan tersangka tersebut apabila penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjerat seseorang sebagai tersangka. Hal itu dikatakan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung, Adi Toegarisman saat dikonfirmasi di kantornya, di gedung Bundar Kejagung, Selasa (25/06/2019). 

Saat ini dikatakan Adi, proses penyidikan masih berjalan dan telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Manado.

Adi menegaskan, tidak menutup kemungkinan akan ditetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut sepanjang dua alat bukti yang cukup.

"Kalau berjalannya penyidikan ini nanti siapapun yang terlibat, nanti kami lihat fakta hukumnya. Kalau memang memenuhi syarat (2 alat bukti) akan kami tindak lanjuti (ditetapkan tersangka," kata Adi saat dikonfirmasi terkait nasib Wali Kota Manado Vicky Lumentut, Selasa (25/06/2019).    

Dalam kasus dana hibah penanggulangan banjir, penyidik Jampidsus Kejagung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni FS sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), NJT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kemudian YSR dan AYH merupakan pihak swasta. 

"Jadi berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah penanggulangan banjir di Kota Manado, kami sudah menetapkan 4 orang sebagai tersangkanya," jelasnya.

Sebelumnya LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menggugat praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena jaksa belum juga menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah penanggulangan banjir di Kota Manado tahun 2014. 

Adi pun mempersilahkan apabila ada pihak yang mengajukan gugatan praperadilan terkait kasus tersebut. Namun ia memastikan, tim penyidik tidak akan menghentikan penanganan perkara tersebut, dan akan jalan terus. 

"Kalau mau gugat praperadilan, silakan saja. Tapi kami nggak akan menghentikan proses penyidikan kasus ini, karena perkara ini sedang berjalan. Kami sudah ada tersangka yang sudah ditetapkan," tegasnya.

Adi menegaskan, meski ada gugatan praperadilan, penyidikan kasus ini tidak akan berhenti, dan akan tetap berjalan dengan memeriksa para saksi dan mencari alat bukti yang lain.

Sementara itu Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan alasan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena Wali Kota Manado Godbless Sofcar Vicky Lumentut belum juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. 

"Kasus dana hibah Pemkot Manado terkait Walikotanya, penyidikan sejak September 2018, namun hingga kini belum ditetapkan tersangkanya dikarenakan pejabat tinggi (Wali Kota) Pemkot Manado pindah partai (NasDem) yang terafiliasi," kata Boyamin beberapa waktu yang lalu. 

Boyamin mengakui pihaknya masih belum puas atas penetapan 4 orang tersangka itu. Sejumlah tersangka hanya anak buah Wali Kota Manado. Sementara, lanjut dia, Godbless Sofcar Vicky Lumentut masih belum ditetapkan tersangka oleh tim penyidik.

"Mereka itu hanya anak buah. Wali Kota Manado sendiri belum dijadikan tersangka, karena itu kami ajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidangnya dimulai Senin 1 Juli 2019," ucap Boyamin. 

Sebelumnya, tim penyidik sudah memeriksa para saksi terkait perkara tersebut, termasuk Wali Kota Manado Godbless Sofcar Vicky Lumentut.     

Wali Kota Vicky Lumentut sempat mangkir dari panggilan tim penyidik sebanyak 2 kali untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara itu. Pemanggilan pertama dilakukan pada 24 Agustus 2018, kemudian panggilan kedua dilakukan pada 24 September 2018.

Sumber: Akurat


Baca Juga

Komentar

Tampilkan

Berita Terkini

Berita Korupsi

+