Kasus Korupsi, Eks Plt PD Pasar Ditahan Kejari Tomohon Kasus Korupsi, Eks Plt PD Pasar Ditahan Kejari Tomohon - Kabar Korupsi - Berita Aktual, Tajam & Terpercaya -->

Iklan

Kasus Korupsi, Eks Plt PD Pasar Ditahan Kejari Tomohon

KabarKorupsi.Com
Selasa, 16 Juli 2019, 20.38 WITA Last Updated 2019-11-02T10:17:47Z
Ilustrasi Korupsi. 

TOMOHON, KabarKorupsi.Com - Satu lagi tersangka kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tomohon ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon, Senin (15/07/2019).

Kini giliran TP alias To, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) PD Pasar, mengikuti jejak HK alias Hof dan RN alias Rep yang ditahan korps Adhyaksa ini.

Kepala Kejari (Kajari) Tomohon Edy Winarko melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Wilke H Rabeta mengatakan, pihaknya melakukan penahanan terhadap tersangka TP, setelah pihaknya mendapatkan bukti permulaan yang cukup atas kasus tersebut.

"Saat ini juga ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-11/R.1.15/Ft.1/07/2019," ujar Wilke didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Arthur Piri.

Menurut Wilke, tersangka TP yang kini menjabat Staf Ahli Wali Kota Tomohon, ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Klas IIA (Rutan) Malendeng, Manado.

Dia menjelaskan, tersangka TP diduga telah melakukan peminjaman terhadap dana di kas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

"Tersangka pada tahun anggaran 2016, diduga melakukan peminjaman terhadap dana di kas PD Pasar Tomohon sebesar Rp175 juta, yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang kemudian menimbulkan kerugian negara," jelasnya.

Tersangka pun dijerat dengan Pasal Primair Pasal 2 ayat (1) dan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Pasal 2 ancaman hukumannya minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun dan untuk Pasal 3 minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun," ujarnya.

Dia menambahkan, dari ketiga tersangka yang terjerat kasus tersebut, hanya tersangka TP yang sudah mengembalikan kerugian negara.

"Tersangka TP sudah mengembalikan kerugian pada tahap penyidikan sebesar Rp175 juta. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 4 yang menyatakan, bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan perbuatan tindak pidana," ujarnya kembali.

Sumber: Kumparan


Baca Juga

Komentar

Tampilkan

Berita Terkini

Berita Korupsi

+