Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Sukahening Divonis 1,5 Tahun Penjara Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Sukahening Divonis 1,5 Tahun Penjara - Kabar Korupsi - Berita Aktual, Tajam & Terpercaya -->

Iklan

Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Sukahening Divonis 1,5 Tahun Penjara

KabarKorupsi.Com
Jumat, 20 Desember 2019, 00.34 WITA Last Updated 2019-12-19T23:34:05Z
Sidang Putusan Kades, divonis 1,5 tahun penjara. (Foto: inilahkoran / Ahmad Sayuti) 

BANDUNG, KabarKorupsi.Com - Terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair, yakni pasal 3 UU Tipikor. Mantan Kades Sukahening Uwon Dartiwa dijatuhi hukuman penjara selama 1,5 tahun dan denda Rp50 juta, subsidair kurungan satu bulan.

Hal itu terungkap dalam sidang putusam kasus korupsi penyelewengan dana desa yang berasal Desa Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Kamis (19/12/2019).

Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Dahmiwirda menyatakan, terdakwa Uwon terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan subsidair.

"Mengadili, menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan, denda Rp50 juta, subsidair kurungan satu bulan," katanya.

Vonis yang dijatuhkan itu terbilang lebih ringan enam bulan dari tuntutan JPU Kejari Singaparna. Sementara hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Untuk yang meringankan, terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum, kooperatif dan sudah mengembalikan uang kerugian negara yang dinikmatinya.

Atas putusan tersebut, Uwon dan kuasa hukumnya langsung menerima. Sementara JPU Kejari Singaparna mengambil sikap pikir-pikir. 

Seperti diketahui, perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dan mengakibatkan negara merugi Rp878 juta. Terdakwa diduga menyunat anggaran pengerjaan pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di Lapang Jati Kampung Kujangsari.

“Terdakwa diduga melakukan pemotongan dari pagu anggaran sebesar 30 persen. Sehingga adanya angka kerugian pajak kurang bayar dan pekerjaan titik kegiatan fisik tidak sesuai standarisasi,” ujarnya, seperti dikutip dari inilahkoran.

Sementara untuk terdakwa lainnya yakni Farid Gozali selaku anggota pelaksana teknis di tim pengelola kegiatan (TPK) proyek desa tersebut masih dibacakan amar putusannya.

Editor: Redaksi

Baca Juga

Komentar

Tampilkan

Berita Terkini

Berita Korupsi

+