Polda Sulsel Sanksi Polres yang Tak Ada Produk Tipikor Didukung Pegiat Anti Korupsi Polda Sulsel Sanksi Polres yang Tak Ada Produk Tipikor Didukung Pegiat Anti Korupsi - Kabar Korupsi - Berita Aktual, Tajam & Terpercaya -->

Iklan

Polda Sulsel Sanksi Polres yang Tak Ada Produk Tipikor Didukung Pegiat Anti Korupsi

KabarKorupsi.Com
Jumat, 03 Januari 2020, 05.48 WITA Last Updated 2020-01-03T04:48:19Z
Pegiat Anti Korupsi
Image Pegiat Anti Korupsi. (Foto Istimewa) 

SULAWESI SELATAN, KabarKorupsi.Com - Polda Sulsel menerapkan sanksi bagi Polres jajarannya yang tak menangani satu pun kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Hal tersebut mendapat dukungan dari sejumlah lembaga pegiat anti korupsi di Sulsel ramai-ramai mendukung diantaranya Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi).

“Selain ada target, kasus korupsi ini merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang perlu diperangi. Kan aneh juga kalau ada Polres yang tak punya produk kasus korupsi padahal anggaran kan ada. Saya kira patut dievaluasi dan perlu ada sanksi tegas copot Kasat dan Kanit Tipikornya. Jabatan itu dibutuhkan oleh yang punya kualitas dan komitmen pemberantasan korupsi,” kata Kadir Wokanubun, Direktur Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) via telepon, Jumat (03/01/2020).

Ia berharap di tahun 2020 ini, Polda Sulsel memiliki resolusi dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana hal tersebut merupakan bagian dari nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Komitmen pemberantasan korupsi itu sangat penting. Apalagi melihat kondisi saat ini korupsi masih terjadi di Indonesia malah semakin subur melihat banyaknya kasus yang ditangani di tingkat pusat maupun daerah,” jelas Kadir.

Terpisah, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Augustinus Berlianto mengatakan resolusi di tahun 2020, seluruh Polres jajaran Polda Sulsel jelas targetnya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal itu kata dia, disesuaikan dengan besaran anggaran yang diberikan. Dimana tiap Polres nilainya berbeda-beda.

“Ada yang 3, ada yang 6 dan lain-lain,” kata Augustinus via pesan singkat, Kamis 2 Januari 2020.

Ia mengatakan setiap Polres jajaran diminta untuk bisa mencapai target yang telah diberikan. Karena, jika tidak memenuhi target yang dimaksud, tentunya akan ada evaluasi hingga penerapan sanksi.

“Mungkin berupa pergantian dan lain-lain,” jelas Augustinus, dikutip dari kedaiberita.

Ia mengatakan sejauh ini dirinya belum bisa menilai terlalu jauh kinerja Polres jajaran dalam hal penanganan kasus tindak pidana korupsi karena masih terhitung baru menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel.

Editor: Redaksi

Baca Juga

Komentar

Tampilkan

Berita Terkini

Berita Korupsi

+