Astaga... Sekda Tolak Permintaan Nomor Surat Wabup Sangihe, Ada apa? Astaga... Sekda Tolak Permintaan Nomor Surat Wabup Sangihe, Ada apa? - Kabar Korupsi - Berita Aktual, Tajam & Terpercaya

Iklan

Astaga... Sekda Tolak Permintaan Nomor Surat Wabup Sangihe, Ada apa?

KabarKorupsi.Com
Rabu, 24 Juni 2020, 19.06 WITA Last Updated 2020-06-24T17:26:41Z
Astaga, Sekda Tolak Permintaan Nomor Surat Wabup Sangihe, Ada apa?
Kantor Bupati Kepulauan Sangihe. (Foto: Charles Balanehu / KabarKorupsi.Com) 

SULUT, KabarKorupsi.Com - Sikap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang menolak pengajuan permintaan nomor surat Wakil Bupati (Wabup) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sangihe, terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pengawasan selaku Wakil Bupati, membuat orang nomor 2 di Sangihe ini, geram.

Insiden ini pun mengundang tanda tanya dari sejumlah pihak. Akibatnya, kegiatan pengawasan melekat (WASKAT) dengan melibatkan mitra kerja  pemerintah daerah yakni pihak DPRD Sangihe, teracam batal dilaksanakan.

Padahal, gelaran kegiatan ini terselenggara sebagai respon menyusul mencuatnya berbagai permasalahan dan keluhan yang selama ini disuarakan oleh masyarakat.

Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Helmud Hontong, SE, saat disambangi di rumah dinas Wakil Bupati menuturkan kepada kabarkorupsi.com bahwa apa yang dilakukan olehnya, adalah selain memang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) nya, hal ini juga dalam upaya merespon berbagai dan persoalan keluhan yang ada dan berkembang dimasyarakat.

"Sesuai dengan amanat undang - undang No. 9 yang mengatur tentang TUPOKSI pengawasan saya selaku Wakil Bupati, harus saya laksanakan terkait dengan banyak laporan tentang banyaknya keluhan dan permasalahan yang ada dimasyarakat, baik menyangkut pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) 2019," kata Hontong.

Lanjutnya, apalagi mengenai dana - dana bantuan pemerintah yang sampe sekarang masih menjadi polemik ditengah warga. Pihaknya sudah menyurat ke DPRD Sangihe.

"Hal ini, agar supaya tercipta sinergitas dalam hal pengawasan antara Eksekutif dan legiaktif, antara pemerintah daerah dan pihak DPRD, mengingat TUPOKSI saya selaku Wakil Bupati dan DPRD, sama - sama menjalankan fungsi pengawasan. Tapi, sayangnya permintaan nomor surat saya oleh Pak SEKDA, ditolak dengan alasan yang tidak masuk akal, karena Pak Bupati sedang berada ditempat," kata Hontong yang akrab dipanggil warga dengan sebutan Papa Embo itu.

Menanggapi hal ini, Plh. Sekda Kepulauan Sangihe, Melanton Herry Wolf, ketika dikonfirmasi, membenarkan perihal insiden penolakan permintaan nomor surat WABUP oleh dirinya.

"Memang benar pada beberapa waktu lalu, Pak Wabup membuat surat ke DPRD terkait fungsi pengawasannya dan menyangkut permintaan nomor surat tersebut memang tidak kami layani dan telah saya sampaikan ke Pak Wabup sesuai dengan undang - undang 23, pasal 66, yang mengatur antara tugas dan kewenangan, ada etika atau batasan - batasan danbterkait dengan administrasi persuratan sesuai tata naskah dinas dimana batas surat - menyurat yang bisa dilakukan adalah terkait dengan kewenangan yang teremban," kata Wolf dengan sistematis.

Dia mengatakan, dalam tata naskah dinas dijelaskan bahwa Bupati dengan segala kewenangan yang dimilikinya dan Wakil Bupati dengan batasan - batasan terkait dengan nama, jabatan dan kapasitas selaku WABUP serta surat kan atas nama Bupati dan konsep ini pun berlaku sama terhadap kami di sekretariat daerah.

"Atas nama Bupati dan pada saat yang punya kewenangan itu berada ditempat, secara otomatis, yang lain tidak bisa,"  tutupnya.

Menyoroti insiden ini, Ketua LP - KPK Sangihe, Johan Edler Lukas, A.ma.Te, menyayangkan jika insiden penolakan ini benar terjadi.

"Saya selaku LSM, mempertanyakan jika sikap Pak Sekda memang seperti itu, dengan menolak permintaan nomor surat Pak Wakil Bupati, ada apa ini sebenarnya? masakan seorang Wakil Bupati yang akan melaksanakan TUPOKSI Beliau untuk pengawasan internal, harus meminta ijin dulu. Kalo sudah TUPOKSI kan seharusnya, justru wajib dijalankan dan hasilnya nanti tinggal dilaporkan ke Pak Bupati," kata Johan.

Lebih jauh Johan mengatakan, mungkin memang benar menurut desas - desus yang pihaknya dengar, ada indikasi ketidakcocokan antara kedua pucuk pimpinan ini. Tapi sebenarnya, persoalannya disini simple jika saja semua pihak, mau bertindak profesional dan berjiwa sportif.

"Terlepas jika ada persoalan ataupun perseteruan antara Pak Bupati dan Wakil Bupati, itu hak mereka, tapi sistem birokrasi dan roda pemerintahan harus tetap berjalan. Jika tidak, ujung-ujungnya, masyarakatlah yang akan menjadi korban, kebutuhan dan kepentingan rakyat akan tidak terlayani sebagaimana mestinya. Dan dalam hal ini, saya sangat mengapresiasi dengan perjuangan dan kegigihan Pak WABUP dalam menjamin terlaksananya proses pemerintahan lewat fungsi pengawasan Beliau," tutup Johann.

Penulis: Charles Balanehu
Editor: Redaksi

Baca Juga

Komentar

Tampilkan

Berita Terkini

Berita Korupsi

+